Analisis kebijakan publik Islam dalam pengelolaan pendapatan asli daerah di Jawa Timur

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah yang berperan dalam mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah. Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu daerah dengan PAD terbesar di Indonesia dituntut untuk mengelola PAD secara efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan PAD di Provinsi Jawa Timur serta kesesuaiannya dengan perspektif kebijakan publik Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pejabat BAPENDA Provinsi Jawa Timur dan akademisi kebijakan publik Islam. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan PAD di Provinsi Jawa Timur telah berjalan cukup baik. Hingga Semester I Tahun 2025, realisasi PAD mencapai Rp8,57 triliun atau 50,14% dari target Rp17,10 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak daerah. Pengelolaan PAD didukung oleh koordinasi kelembagaan, sistem MONIPAD, serta strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Dalam perspektif kebijakan publik Islam, pengelolaan PAD telah mencerminkan prinsip kemaslahatan, amanah, transparansi, dan efisiensi melalui pemanfaatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan PAD di Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan kinerja yang relatif baik dan sejalan dengan sebagian besar prinsip kebijakan publik Islam. Namun, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan pemerataan pembangunan, memperkuat integritas pengelolaan anggaran, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan guna mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial secara lebih merata.