Kebjakan Iran dalam mempertahankan perdagangan minyak pasca Stop Harboring Iranian Petroleum Act (SHIP ACT) Amerika Serikat Tahun 2024-2025

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Iran dalam mempertahankan perdagangan minyak pasca penerapan Stop Harboring Iranian Petroleum Act (SHIP Act) Amerika Serikat pada tahun 2024–2025. SHIP Act merupakan kebijakan sanksi Amerika Serikat yang dirancang untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas perdagangan dan distribusi minyak Iran melalui pemberian sanksi kepada pelabuhan, perusahaan pelayaran, pemilik kapal tanker, lembaga keuangan, serta berbagai pihak asing yang terlibat dalam rantai perdagangan minyak Iran. Meskipun menghadapi tekanan tersebut, Iran tetap mampu mempertahankan perdagangan minyaknya dengan menjaga akses ke pasar internasional, khususnya Tiongkok sebagai mitra dagang utama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan staf Konsulat Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap literatur ilmiah, dokumen resmi pemerintah, laporan organisasi internasional, serta publikasi lembaga terkait. Analisis penelitian menggunakan perspektif Neoclassical Realism yang dikemukakan oleh Gideon Rose, yang menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri merupakan hasil interaksi antara tekanan sistem internasional (systemic pressure) dengan faktorfaktor domestik (domestic variables), khususnya persepsi elite politik dan kapasitas negara, yang kemudian menghasilkan respons kebijakan luar negeri (foreign policy output). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Iran dalam mempertahankan perdagangan minyak diwujudkan melalui pemeliharaan kapasitas produksi minyak, pemanfaatan jalur distribusi alternatif, penggunaan shadow fleet dan shadow trade network, pelaksanaan ship-to-ship transfer, penerapan mekanisme pembayaran non-dolar dan barter (oil-for-goods), pemberian diskon harga minyak, serta penguatan kerja sama ekonomi dan politik dengan negara-negara non-Barat, terutama Tiongkok dan Rusia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa SHIP Act meningkatkan tekanan terhadap sektor energi Iran, namun belum mampu menghentikan perdagangan minyak Iran. Hal tersebut disebabkan oleh kemampuan negara dalam memobilisasi kapasitas domestik serta persepsi elite politik yang memandang sektor minyak sebagai kepentingan strategis, sehingga tekanan eksternal diterjemahkan ke dalam kebijakan luar negeri yang adaptif untuk mempertahankan perdagangan minyak sebagai penopang utama perekonomian nasional.