Analisis prinsip-prinsip ekonomi syariah terhadap penetapan harga tengkulak padi di Dusun Srawun Desa Wadang Ngasem Bojonegoro

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penetapan harga gabah oleh tengkulak di Dusun Srawun, Desa Wadang, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Dalam praktiknya, petani memiliki posisi tawar yang relatif lemah akibat keterbatasan akses pasar, kurangnya informasi harga, dan ketergantungan terhadap tengkulak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya pada aspek keadilan, kerelaan, transparansi, dan larangan gharar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penetapan harga gabah oleh tengkulak serta kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah.Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan menggunakan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri daripetani, tengkulak ,dan ketua petani. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan lapangan dihubungkan dengan teori prinsip ekonomi syariahdan penetapan harga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penetapan harga padi di Dusun Srawun masih didominasi oleh tengkulak sehingga petani memiliki posisi tawar yang lemah dalam transaksi jual beli hasil panen. Penentuan harga umumnya dipengaruhi oleh informasi pasar yang tidak merata, kebutuhan ekonomi petani, serta ketergantungan petani terhadap tengkulak dalam proses pemasaran hasil panen. Ditinjau dari prinsip ekonomi syariah, praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi tiga prinsip diantaranya: kepemilikan multijenis (multiple ownership), kebebasan berusaha atau bertindak (freedom to act), dan keadilan sosial (social justice) memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak, khususnya petani sebagai pelaku utama sektor pertanian.Penelitian ini menyarankan penguatan kelompok tani, peningkatan akses informasi harga pasar, serta perluasan jaringan pemasaran hasil panen guna meningkatkan posisi tawar petani dan mewujudkan mekanisme penetapan harga yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.