Analisis praktik transaksi kotoran hewan tinjauan Fiqh Muamalah: studi Kasus di Desa Selok Anyar

Praktik transaksi kotoran hewan merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang berkembang di Desa Selok Anyar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Transaksi tersebut dilakukan karena kotoran hewan memiliki nilai guna sebagai pupuk organik yang dibutuhkan dalam sektor pertanian. Namun, praktik tersebut menimbulkan persoalan dalam fiqh muamalah karena objek transaksi berupa kotoran hewan yang status hukumnya masih diperselisihkan oleh para ulama mazhab. Selain itu, praktik yang terjadi di masyarakat menunjukkan adanya ambiguitas akad, karena para pihak tidak secara jelas menentukan bentuk akad yang digunakan dalam transaksi tersebut. Kondisi ini menjadikan praktik transaksi kotoran hewan menarik untuk diteliti dalam perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana praktik transaksi kotoran hewan di Desa Selok Anyar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, 2. Bagaimana praktik transaksi kotoran hewan tersebut ditinjau berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Melalui dua rumusan masalah tersebut, penelitian diarahkan untuk memahami praktik yang berkembang di masyarakat sekaligus menganalisis kedudukannya dalam hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap peternak, petani, pengepul, serta pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi kotoran hewan. Data sekunder diperoleh dari kitab-kitab fiqh, buku, jurnal, dan sumber hukum Islam lainnya. Seluruh data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik transaksi kotoran hewan yang terjadi di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi kotoran hewan di Desa Selok Anyar berlangsung berdasarkan kebiasaan masyarakat dan hubungan saling percaya tanpa adanya penegasan akad yang jelas. Sebagian masyarakat memahaminya sebagai jual beli, sementara praktik lainnya lebih mendekati jasa pengambilan atau pemberian sukarela. Dalam perspektif fiqh muamalah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab mengenai kebolehan transaksi kotoran hewan. Mazhab Syafi’iyah cenderung tidak membolehkan benda najis menjadi objek jual beli, sedangkan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah memberikan ruang kebolehan dengan dasar argumentasi yang berbeda. Oleh karena itu, persoalan utama yang ditemukan dalam penelitian ini tidak hanya terletak pada status objek transaksi, tetapi juga pada ketidakjelasan akad yang digunakan, sehingga diperlukan kejelasan konstruksi akad agar praktik yang berkembang di masyarakat memiliki kepastian hukum dan sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.