Penetapan masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam sistem penetapan masa jabatan pejabat publik menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pengaturan masa jabatan pejabat publik merupakan salah satu instrumen fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berkaitan erat dengan prinsip pembatasan kekuasaan (limitation of power), demokrasi, dan akuntabilitas. Persoalan muncul ketika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menetapkan masa jabatan kepala desa selama 8 (delapan) tahun per periode melalui Pasal 39 ayat (1), jauh lebih panjang dibandingkan pejabat publik lainnya seperti Presiden, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang hanya 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 dan Pasal 162 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan yuridis mendasar mengenai konsistensinya terhadap prinsip kesetaraan konstitusional yang dijamin Pasal 28D UUD 1945 serta relevansinya dengan nilai-nilai kepemimpinan dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan permasalahan tersebut, muncul rumusan masalah mengenai alasan peraturan masa jabatan kepala desa yang mana terdapat perbedaan dengan peraturan masa jabatan pejabat publik yang lain, serta analisis yuridis dan fiqh siyāsah terhadap perbedaan masa jabatan kepala desa dengan pejabat publik yang lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur akademis yang relevan. Analisis dilakukan melalui dua perspektif utama, yaitu teori pembatasan kekuasaan yang dikembangkan oleh Montesquieu dan Lord Acton beserta lima aspeknya pembatasan melalui konstitusi, pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, akuntabilitas dan transparansi, serta pembatasan masa jabatan sebagai mekanisme evaluasi demokratis serta teori fiqh siyāsah dustūriyah yang mencakup prinsip amanah, keadilan (al-'adl), musyawarah (syura), kemaslahatan (maslahah), dan pengawasan (hisbah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan masa jabatan kepala desa dengan pejabat publik lainnya bukan merupakan inkonsistensi hukum semata, melainkan cerminan diferensiasi kebijakan yang didasarkan pada kebutuhan stabilitas pembangunan dan karakteristik sosiologis masyarakat desa. Namun demikian, kebijakan ini mengandung potensi risiko abuse of power yang signifikan apabila tidak diiringi penguatan mekanisme pengawasan, mengingat kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga checks and balances di tingkat desa masih sangat terbatas. Dari perspektif fiqh siyāsah dustūriyah tanfīdhiyah, perpanjangan masa jabatan tidak secara otomatis bertentangan dengan prinsip Islam selama diikuti oleh penguatan mekanisme amanah, 'adl, syura, maslahah, dan hisbah secara simultan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa legitimasi kebijakan masa jabatan 8 tahun bersifat kondisional dan hanya dapat dibenarkan sepenuhnya apabila diiringi oleh reformasi struktural yang memperkuat tata kelola pemerintahan desa secara menyeluruh. Adapun saran dari penulis Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan pembatasan kekuasaan di tingkat desa melalui optimalisasi peran BPD serta pengawasan berjenjang agar mencegah penyalahgunaan wewenang. Diperlukan regulasi evaluasi kinerja kepala desa secara berkala dan terukur untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan keberpihakan pada masyarakat.