Analisis penerapan Good Government Governance dan SPIP dalam pengelolaan keuangan daerah pada penggunaan utang pemerintah Kota Surabaya tahun 2025

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menuntut penerapan prinsip Good Government Governance (GGG) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya pada kebijakan pembiayaan melalui utang daerah. Penggunaan utang Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025 sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur menjadi isu strategis karena memerlukan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta didukung sistem pengendalian internal yang efektif guna menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Good Government Governance dan SPIP dalam pengelolaan keuangan daerah pada penggunaan utang Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan triangulasi terhadap 37 informan yang terdiri atas unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta triangulasi sumber untuk menjamin kredibilitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, kepatuhan hukum, efektivitas, dan efisiensi serta unsur-unsur SPIP telah dilaksanakan sesuai ketentuan, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan masih terbatas, komunikasi kebijakan belum berjalan secara maksimal, dan pengendalian berbasis risiko memerlukan penguatan. Realisasi pendapatan daerah mencapai 90,52%, realisasi belanja sebesar 84,02%, sedangkan realisasi pinjaman daerah hanya mencapai 48,80% dari anggaran sebesar Rp452 miliar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Good Government Governance dan SPIP telah memberikan kontribusi terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah, namun masih terdapat kesenjangan antara kepatuhan administratif dan implementasi substantif. Oleh karena itu, penguatan transparansi, partisipasi publik, komunikasi kebijakan, dan pengendalian berbasis risiko diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam kebijakan penggunaan utang.