Analisis fiqh siyāsah qaḍā’iyyah terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu daerah dan nasional

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah menimbulkan persoalan ketatanegaraan, khususnya terkait jeda waktu 2 sampai 2,5 tahun yang berpotensi menyebabkan kekosongan hukum, ketidakpastian masa jabatan, dan persoalan administratif pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi amar putusan tersebut serta meninjaunya berdasarkan perspektif judicial restraint dan fiqh siyāsah qaḍā’iyyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 berpotensi menimbulkan kekosongan hukum akibat belum adanya aturan mengenai masa transisi pemilu, serta dapat berdampak pada perpanjangan masa jabatan dan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif judicial restraint, Mahkamah Konstitusi dinilai telah memasuki ranah pembentukan desain pemilu yang seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, sedangkan dalam perspektif fiqh siyāsah qaḍā’iyyah, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan karena masih berpotensi menimbulkan mafsadah berupa ketidakstabilan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai mekanisme transisi pemilu serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi.