Tinjauan mazhab Hambali terhadap cicil emas melalui fitur E-Mas di aplikasi Byond Bank Syariah Indonesia: studi pada BSI KCP UIN Sunan Ampel Surabaya

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme cicilan emas digital pada fitur E-mas dalam aplikasi Byond BSI di KCP UIN Sunan Ampel Surabaya serta menelaah status hukumnya berdasarkan perspektif Mazhab Hambali. Fokus penelitian meliputi proses pelaksanaan cicilan emas digital, akad yang digunakan, dan pemenuhan ketentuan syariah dalam transaksi. Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman mengenai mekanisme cicilan emas digital pada fitur E-mas Byond BSI serta kesesuaiannya dengan hukum Islam menurut Mazhab Hambali. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum sosiologis serta pendekatan konseptual (fikih). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia KCP UIN Sunan Ampel Surabaya dan nasabah pengguna fitur E-Mas pada aplikasi BYOND BSI, sedangkan data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an dan Hadis, kitab-kitab fikih Mazhab Hambali, Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi terkait produk E-Mas BYOND BSI. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan model deduktif melalui perbandingan antara praktik cicilan emas pada fitur E-Mas BYOND BSI dengan ketentuan hukum Islam menurut Mazhab Hambali, khususnya mengenai jual beli emas, akad murābaḥah, prinsip taqābuḍ, serta ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi cicilan emas pada fitur E-Mas aplikasi BYOND BSI menggunakan akad murabahah dengan mekanisme pemesanan dan pembayaran secara digital, di mana harga jual ditetapkan pada awal akad dan pembayaran dilakukan secara angsuran sesuai jangka waktu yang disepakati. Berdasarkan perspektif fikih Mazhab Hambali, praktik tersebut pada dasarnya diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan syariah, meliputi kejelasan akad, objek transaksi, harga, kepemilikan, serta terpenuhinya prinsip taqabudh (serah terima). Berdasarkan hasil analisis, praktik cicilan emas melalui fitur E-Mas BYOND BSI telah mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan transparansi mengenai kepemilikan dan keberadaan emas fisik, mekanisme penyimpanan dan pengelolaannya, serta hak nasabah untuk melakukan pencetakan atau penyerahan emas fisik sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, penguatan pengawasan syariah dan peningkatan pemahaman nasabah terhadap akad yang digunakan juga diperlukan agar pelaksanaan cicilan emas digital semakin sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, meminimalisasi unsur gharar, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.