Implikasi pemberian amnesti oleh Presiden sebelum putusan inkrancht terhadap sistem peradilan pidana Indonesia

Pemberian amnesti oleh Presiden terhadap perkara pidana yang belum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, khususnya dalam perkara Hasto Kristiyanto. Pemberian amnesti sebelum inkracht menimbulkan persoalan hukum karena berpotensi mempengaruhi tujuan pemidanaan, proses peradilan pidana, serta prinsip imparsialitas dalam sistem hukum pidana Indonesia. Di satu sisi, Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk memberikan amnesti sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, namun di sisi lain proses peradilan pidana juga harus berjalan sesuai prinsip due proces of law. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu mengenai kedudukan kewenangan Presiden dalam pemberian amnesti dalam sistem hukum pidana Indonesia dan implikasi pemberian amnesti terhadap proses peradilan pidana.