Analisis yuridis batas waktu dalam pasal 412 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kohabitasi

Pengaturan mengenai kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan melindungi nilai kesusilaan dan lembaga perkawinan. Namun, frasa “hidup bersama sebagai suami istri” dalam ketentuan tersebut tidak disertai parameter yang jelas mengenai batas waktu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya multitafsir dalam penerapannya. Ketiadaan batas waktu sebagai indikator objektif juga berpotensi menimbulkan kesulitan dalam pembuktian serta perbedaan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu mengenai urgensi batas waktu kohabitasi dalam tinjauan asas legalitas dan perumusan batas waktu dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis melalui penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan asas legalitas, khususnya prinsip lex certa dalam hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan batas waktu dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyebabkan rumusan unsur "hidup bersama sebagai suami istri" belum sepenuhnya memenuhi prinsip lex certa karena tidak memberikan parameter yang objektif dalam menentukan terpenuhinya unsur tindak pidana kohabitasi. Akibatnya, penerapan norma tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran, kesulitan dalam proses pembuktian, serta membuka peluang terjadinya penegakan hukum yang bersifat subjektif. Berdasarkan analisis terhadap karakteristik kehidupan rumah tangga dalam hukum Indonesia dan penafsiran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan, penelitian ini berpendapat bahwa jangka waktu 30 (tiga puluh) hari layak dijadikan sebagai parameter awal dalam menentukan unsur "hidup bersama sebagai suami istri". Namun, parameter tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan harus dinilai secara kumulatif bersama adanya tempat tinggal bersama, keberlangsungan interaksi, serta pelaksanaan peran dan fungsi yang menyerupai kehidupan rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian, pembentuk undang-undang disarankan untuk memperjelas rumusan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan memberikan parameter yang lebih tegas, termasuk aspek batas waktu sebagai indikator objektif. Selain itu, aparat penegak hukum perlu menerapkan Pasal 412 secara hati-hati dengan mendasarkan pembuktian pada keseluruhan unsur kohabitasi sehingga penegakan hukum dapat memberikan kepastian hukum, mengurangi potensi multitafsir, serta tetap menghormati hak privasi masyarakat.