Penguatan prinsip equality of opportunity dalam sistem ketatanegaraan pasca penghapusan presidential threshold: studi putusan MK nomor 62/PUU-XXII/2024

Penghapusan presidential threshold melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang dinilai sebagai langkah korektif terhadap pembatasan hak politik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Ketentuan yang sebelumnya dianggap menimbulkan ketidakadilan serta membatasi prinsip equality of opportunity dalam sistem demokrasi Indonesia. Berdasarkan hal tersebut penulis memfokuskan pada 2 rumusan masalah yakni bagaimana penguatan prinsip equality of opportunity dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca penghapusan presidential threshold berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 dan bagaimana prinsip al-‘adl (keadilan) dalam fiqh siyāsah memandang penghapusan presidential threshold pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU-XXII/2024. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dam dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Penelitian ini memfokuskan analisis pada penguatan prinsip equality of opportunity pasca penghapusan presidential threshold dan dalam perspektif fiqh siyāsah memfokuskan analisis pada prinsip al-‘adl (keadilan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/ Prinsip al-'adl dipilih sebagai pisau analisis utama dalam meneliti problematika presidential threshold karena isu fundamental dalam kebijakan ini adalah pemenuhan hak politik dan kesetaraan peluang (equality of opportunity) bagi setiap peserta pemilu. Berdasarkan kajian konseptual, al-'adl dan al-qisth sama-sama bermakna keadilan, namun memiliki penekanan yang berbeda. Syaiful Muhyidin dan Abd. Rozaq menjelaskan bahwa al-'adl bermakna "sama rata" (al-musawah) dan berlaku secara menyeluruh, sedangkan al-qisth bermakna "lurus" (al-istiqamah) yang menekankan pada keadilan yang proporsional dan terukur. Dalam konteks presidential threshold, masalah utamanya bukan pada proporsionalitas pembagian kekuasaan, melainkan pada kesetaraan akses dan perlakuan yang sama di mata hukum bagi seluruh partai politik. Oleh karena itu, al-'adl lebih tepat digunakan untuk mengevaluasi apakah kebijakan ini telah memperlakukan semua pihak secara setara tanpa diskriminasi. Disarankan agar pembentuk undang-undang segera merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 beserta peraturan turunannya untuk mengatur mekanisme pencalonan presiden secara lebih teknis. Selain itu, perlu dibentuk ketentuan yang mendorong koalisi berbasis program dan kebijakan, serta meningkatkan kesiapan teknis penyelenggaraan pemilu dalam menghadapi bertambahnya pasangan calon. Pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI/Polri, dan penyelenggara pemilu juga perlu diperkuat guna menjamin terlaksananya prinsip keadilan, kesetaraan, dan demokrasi yang berkualitas