Implikasi ketidakpatuhan perusahaan tambang dalam kewajiban pembayaran pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Kediri

Sektor pertambangan di Kabupaten Kediri berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD melalui Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), namun masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif (das sollen) dengan pelaksanaan di lapangan (das sein), yaitu masih tingginya tingkat ketidakpatuhan perusahaan tambang dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah. Penelitian ini fokus pada bentuk-bentuk ketidakpatuhan perusahaan tambang dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah di Kabupaten Kediri serta dampak yang ditimbulkan oleh ketidakpatuhan tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (socio-legal research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis hukum. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kediri, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara semi-terstruktur, sedangkan teknik analisis data menggunakan model induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpatuhan perusahaan tambang meliputi keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak, under-reporting produksi, tidak membayar pajak, serta beroperasi dengan IUP kedaluwarsa. Dari 47 perusahaan terdaftar, hanya 28-32 yang aktif membayar. Implikasinya berupa kehilangan penerimaan pajak hingga Rp4,5 miliar per tahun, tidak tercapainya target PAD, terhambatnya pembangunan daerah, ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh, serta melemahnya kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan dan sanksi administratif harus diterapkan secara tegas dan konsisten, disertai penerapan sanksi bunga progresif berdasarkan lamanya keterlambatan pembayaran, guna memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. sedangkan perusahaan tambang diharapkan memenuhi kewajiban perpajakan secara jujur dan tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab hukum terhadap pembangunan daerah.