Kontruksi Rancangan Undang-Undang terkait kewenangan Polri perspektif fiqih siyasah dusturiyah: studi terhadap rumusan pasal 16 tentang kewenangan Polri

Secara normatif Penelitian ini membahas, Pasal 16 Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang memberikan kewenangan atribusi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai dasar pelaksanaan fungsi penegakan hukum dalam kerangka negara hukum. Namun, secara empiris, keberadaan rumusan open clause dalam pasal tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir dan penyalahgunaan kewenangan yang berdampak pada perlindungan hak asasi manusia, sehingga diperlukan kajian yang komprehensif mengenai batas legitimasi kewenangan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 16 berdasarkan teori kewenangan dan prinsip negara hukum, serta mengkaji kesesuaiannya dalam perspektif fiqih siyāsah dustūrīyah melalui konsep hisbah, maqāṣid al-syarī‘ah, dan maṣlaḥah. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Sumber hukum primer yang digunakan antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rancangan Undang-Undang Perubahan ke Tiga Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta berbagai peraturan terkait kewenangan aparat penegak hukum. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur fiqih Siyāsah yang relevan dengan tema penelitian.