Analisis hukum Islam terhadap tradisi Masa Pantang Matang Puluh Dino (larangan menikah bagi mantan suami sebelum 40 hari kematian istri) di Desa Jatisari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi Matang Puluh Dino di Desa Jatisari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, yaitu larangan bagi seorang duda untuk menikah kembali sebelum genap 40 hari sejak kematian istrinya. Tradisi tersebut dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada almarhumah istri dan etika berkabung, sementara dalam hukum Islam tidak terdapat ketentuan mengenai kewajiban masa ʿiddah bagi laki-laki. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik tradisi Matang Puluh Dino dan menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Jatisari, sedangkan data sekunder diperoleh dari Al-Qur’an, hadis, kitab fikih, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pola berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Matang Puluh Dino masih dilestarikan sebagai bentuk penghormatan kepada almarhumah istri dan upaya menjaga keharmonisan sosial. Pelanggaran terhadap tradisi ini dapat menimbulkan sanksi sosial berupa celaan, gunjingan, dan pengucilan. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi tersebut termasuk ‘urf ṣaḥīḥ karena mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat, serta sejalan dengan maqāṣid al-sharīʿah dan konsep shibhul ʿiddah bagi laki-laki. Berdasarkan hasil penelitian, tradisi Matang Puluh Dino dapat terus dilestarikan sebagai adat masyarakat selama tidak dipandang sebagai kewajiban syariat yang bersifat mutlak. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang proporsional mengenai perbedaan antara ketentuan adat dan ajaran Islam agar pelaksanaannya tidak menimbulkan keyakinan yang bertentangan dengan syariat maupun memberatkan pihak tertentu