Kewenangan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia: studi analisis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah

pemerintahan daerah Indonesia, dimana jabatan wakil kepala daerah yang lahir dari mandat demokratis langsung rakyat melalui sistem pemilihan paket sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, justru diatur dengan konstruksi kewenangan yang sepenuhnya subordinative. Seluruh tugas wakil kepala daerah sebagaimana dirumuskan dalam frasa-frasa ketergantungan seperti “membantu kepala daerah” tanpa satu pun klaster urusan yang diatribusikan secara mandiri. Permasalahan lain Adalah tidak pernah diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang secara tegas diperintahkan oleh Pasal 65 ayat (7) undang-undang yang sama selama lebih dari satu dekade. Kondisi ini terbukti melahirkan konsekuensi empiris yang serius yang tercatat oleh Kementerian Dalam Negeri tahun 2015 mencatat bahwa setidaknya 94,64% pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah mengalami ketidakharmonisan dalam hubungan kerja mereka, yang menunjukkan bahwa ketidakproporsionalan pengaturan bukan sekadar persoalan normatif-abstrakt, melainkan telah menghasilkan disfungsi nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: pertama, bagaimana pengaturan kewenangan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia; dan kedua, bagaimana pengaturan kewenangan wakil kepala daerah tersebut apabila diukur menggunakan prinsip proporsionalitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum yang relevan, serta bahan hukum tersier. Kerangka analisis utama yang digunakan adalah teori kewenangan, teori proporsionalitas fdan teori otonomi daerah Hasil penelitian ini menyimpulkan dua hal utama. Pertama, pengaturan kewenangan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia mengandung tiga kelemahan normatif yang saling berkaitan yaitu: Absennya landasan konstitusional yang eksplisit dalam UUD 1945 sehingga jabatan ini hanya memiliki legitimasi legal formal setingkat undang-undang, karakter kewenangan yang sepenuhnya subordinatif tanpa domain wewenang yang diatribusikan secara mandiri dan kekosongan norma pelaksana akibat tidak pernah diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang diperintahkan oleh Pasal 65 ayat (7). Kedua, pengujian menggunakan kerangka proporsionalitas empat komponen membuktikan bahwa pengaturan yang berlaku tidak memenuhi standar proporsionalitas pada keseluruhan empat komponen secara kumulatif: komponen proper purpose gagal karena tidak ada tujuan jabatan yang dirumuskan secara eksplisit dan konsisten dengan implikasi sistem pemilihan paket; komponen rational connection gagal karena kewenangan koordinatif tanpa daya paksa tidak memiliki koneksi kausal yang terverifikasi dengan tujuan kepemimpinan daerah yang efektif; komponen necessity gagal karena instrumen normatif yang lebih proporsional tersedia namun tidak digunakan; dan komponen balancing gagal karena terdapat ketidakseimbangan fundamental antara beban legitimasi demokratis yang diemban oleh wakil kepala daerah dengan kewenangan normatif yang sangat terbatas yang diberikan kepadanya.