Analisis Yuridis dan hukum Islam terhadap fungsi Disdukcapil dalam pencatatan perkawinan :studi status kawin belum tercatat dalam pengajuan kartu keluarga di Sidoarjo

Permasalahan pencatatan perkawinan masih menjadi isu penting dalam administrasi kependudukan di Indonesia, khususnya terkait dengan praktik perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Kondisi ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, terutama dalam hal kepastian dan perlindungan hak keperdataan warga negara. Di Kabupaten Sidoarjo, fenomena ini terlihat dari adanya pencantuman status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga bagi pasangan yang tidak memiliki bukti pencatatan perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu bagaimana deskripsi pencatatan Kartu Keluarga pada perkawinan yang tidak tercatat di Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo? dan bagaimana analisis yuridis dan hukum Islam terhadap perkawinan yang tidak tercatat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan normatif-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo serta masyarakat yang berstatus Kawin Belum Tercatat, didukung dengan observasi dan dokumentasi. Sementara itu,data sekunder diperoleh dari dari berbagai bahan tertulis yang relevan, seperti buku-buku ilmiah, Al-Qur’an, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya, peraturan perundang-undangan, dan informasi yang tersedia pada situs resmi lembaga pemerintah maupun lembaga akademik. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus di lapangan menuju pemahaman yang bersifat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan Kartu Keluarga tetap dapat dilakukan meskipun perkawinan belum tercatat secara resmi, dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Namun, status perkawinan tetap dicantumkan sebagai kawin belum tercatat karena tidak adanya bukti hukum yang sah. Secara yuridis, hal ini menunjukkan bahwa Disdukcapil hanya menjalankan fungsi administratif sesuai asas legalitas dan tidak memiliki kewenangan untuk mengesahkan perkawinan. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tetap dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat, meskipun tidak dicatatkan. Akan tetapi, tidak adanya pencatatan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian terhadap perlindungan hak-hak keperdataan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar masyarakat meningkatkan kesadaran untuk mencatatkan perkawinan secara resmi guna memperoleh kepastian hukum. Disdukcapil diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya pencatatan perkawinan serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama. Selain itu, pemerintah perlu memberikan kemudahan akses terhadap proses legalisasi perkawinan, seperti melalui mekanisme isbat nikah, agar status perkawinan masyarakat dapat diakui secara sah oleh negara dan memberikan perlindungan hukum yang optimal.