Tinjauan asas legalitas terhadap pelaksanaan sidang perceraian dengan dua hakim di Pengadilan Agama Gresik

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pelaksanaan sidang perceraian dengan dua hakim di Pengadilan Agama Gresik yang secara normatif bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mensyaratkan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya tiga orang, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Praktik ini menimbulkan persoalan yuridis terkait keabsahan formil putusan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana tinjauan asas legalitas terhadap pelaksanaan sidang perceraian dengan dua hakim di Pengadilan Agama Gresik, serta bagaimana legitimasi kebijakan atau diskresi Ketua Pengadilan Agama Gresik dalam pelaksanaan praktik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di Pengadilan Agama Gresik sebagai data primer, serta didukung oleh studi kepustakaan sebagai data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi persidangan, sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif, yaitu mengaitkan fakta empiris yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sidang dengan dua hakim pada prinsipnya tidak sesuai dengan asas legalitas karena tidak memenuhi ketentuan formil jumlah majelis hakim sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Praktik tersebut menyebabkan cacat formil pada putusan sehingga mempengaruhi keabsahan dan legitimasi yuridisnya. Namun dalam praktiknya, kondisi tersebut didasarkan pada kebijakan administratif pimpinan pengadilan yang bersifat diskresi untuk mengatasi beban perkara dan keterbatasan sumber daya hakim. Oleh karena itu, terdapat pergeseran antara norma hukum dan praktik administratif yang menimbulkan persoalan yuridis terkait batas kewenangan diskresi dalam peradilan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar Pengadilan Agama Gresik dan lembaga peradilan agama pada umumnya meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum acara terkait susunan majelis hakim guna menjamin keabsahan putusan. Selain itu, disarankan agar Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Gresik mempertegas batas penggunaan diskresi dalam penentuan majelis hakim agar tidak bertentangan dengan asas legalitas, serta memperkuat distribusi hakim untuk mencegah penyimpangan formil dalam persidangan.