Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam melakukan pengawasan terhadap pejabat Negara prespektif yuridis dan siyasah dusturiyah

Penelitian ini menganalisis kewenangan DPR dalam mengawasi pejabat negara pasca berlakunya Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 yang memberikan wewenang evaluasi berkala bersifat mengikat terhadap pejabat yang dipilih DPR. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 228A berpotensi bertentangan dengan asas lex superior derogat legi inferiori karena peraturan internal DPR tidak dapat mengurangi independensi dan masa jabatan pejabat yang dijamin oleh undang-undang maupun konstitusi. Selain itu, mekanisme tersebut berisiko mengganggu prinsip checks and balances dalam sistem presidensial. Dalam perspektif siyāsah dustūriyah, pengawasan DPR sejalan dengan konsep hisbah dan peran Ahl al-Hall wa al-'Aqd dalam menjaga kemaslahatan, namun tidak boleh menjadi sarana dominasi politik yang melampaui batas kewenangan. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan indikator evaluasi yang objektif agar fungsi pengawasan tetap proporsional serta mendorong penelitian empiris untuk mengkaji implementasi dan dampaknya terhadap integritas serta kinerja pejabat negara.