Hak asasi manusia dalam QS. al-Isra’[17]: 73-77 perspektif double movement Fazlur Rahman

Perdebatan HAM global kerap terjebak dalam ketegangan antara universalisme Barat dan relativisme budaya-agama, yang dalam konteks Indonesia mewujud pada maraknya pelanggaran hak-hak sipil. Al-Qur'an memiliki landasan moral kuat melalui prinsip karamat al-insān, namun kajian akademik sering membentur jalan buntu akibat pendekatan tafsir klasik yang kaku dan atomistik. Kelemahan ini terlihat pada pemaknaan QS. Al-Isrā' [17]: 73–77, yang konvensionalnya hanya dipahami sebatas dalil teologis kemaksuman ('ismah) Nabi dari tekanan penguasa Quraisy. Akibatnya, pesan moral universalnya terkait perlindungan kebebasan berpikir dan independensi subjek dari kooptasi otoritas menjadi terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan reposisi metodologis menggunakan teori hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman untuk menggali prinsip moral universal ayat tersebut demi menjawab tantangan modern. Penelitian kualitatif jenis kepustakaan (library research) ini menggunakan QS. Al-Isrā' [17]: 73–77 sebagai data primer. Data sekunder mencakup kitab-kitab tafsir, konteks asbāb al-nuzūl, karya utama Fazlur Rahman, serta instrumen HAM seperti UDHR, UIDHR, dan UU No. 39 Tahun 1999. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi secara sistematis. Selanjutnya, analisis data mengombinasikan content analysis (analisis isi) dan system analysis (analisis sistem) melalui pisau bedah Double Movement. Gerakan pertama digunakan untuk menguraikan konteks sosio-historis teks guna mengekstraksi moral ideal (rasio legis), sedangkan gerakan kedua memproyeksikan moral ideal tersebut ke dalam diskursus institusi HAM modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui gerakan pertama, QS. Al-Isrā' [17]: 73–77 terbukti memuat moral ideal berupa kewajiban proteksi absolut atas hati nurani, kebebasan berpikir, dan integritas individu dari tekanan sistemik penguasa. Melalui gerakan kedua, nilai independensi ini didialogkan dengan UDHR, UIDHR, dan UU No. 39/1999 untuk menegaskan bahwa HAM dalam Al-Qur'an bersifat otonom-ilahiah, bukan sekadar pemberian negara yang dapat dicabut sewaktu-waktu. Secara akademis, penelitian ini menyarankan pengembangan riset tafsir maqasidi yang lebih responsif terhadap isu kemanusiaan. Secara praktis, formulasi moral ideal ayat ini direkomendasikan sebagai landasan etis perumusan kebijakan publik yang mampu melindungi hak dasar individu dari kooptasi otoritas.