Analisis siyasah dusturiyah tentang kewenangan kemenkumham dalam harmonisasi peraturan daerah

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang berjudul “Analisis Siyasah Dusturiyah tentang Kewenangan Kemenkumham dalam Harmonisasi Peraturan Daerah” penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana kewenangan Kemenkumham dalam Harmonisasi Peraturan Daerah, serta bagaimana Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. Jenis penelitihan yang digunakan adalah penelitihan hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan historis, dalam penggalian data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research), dan teknik dokumentasi ini kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif deduktif. Dari penelitihan ini menghasilkan kesimpulan: pertama, Harmonisasi rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perancangan Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Nomor PPE.PP.01.03-473 Tahun 2018. Harmonisasi dalam pembentukan peraturan daerah mempunyai fungsi yang sangat penting, karena pembentukannya nanti tidak terjadi tumpang tindih (overlap) kewenangan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Apabila terjadi tumpang tindih antara materi peraturan yang satu dengan yang lainnya maka akan terjadi kekacauan dalam penegakan hukumnya (law enforcement). Kedua, Dalam perspektif hukum tata negara Islam harmonisasi dilakukan agar peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam suatu perkara tertentu harus sesuai dengan syariat Islam, dalam hal ini al-Quran sebagai hukum tertinggi (fundamental norm), yang melandasi terbentuknya hukum-hukum turunnya baik, fikih, qanun. Harmonisasi hukum Islam diperlukan agar hukum tidak bertentangan dengan al-Quran agar tidak terjadi ketidakpastian hukum. Lembaga/kementrian yang bertanggung jawab dalam harmonisasi rancangan peraturan daerah mempunyai kewajiban untuk mengembangkan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif terhadap proses harmonisasi peraturan daerah. tujuannya agar dapat memastikan bahwa peraturan daerah yang diterapkan benar-benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak terdapat tumpang tindih kewenangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya.