Status anak hasil rekayasa genetik pada sel embrio manusia melalui teknologi crispr-cas9 perspektif hukum islam dan hukum positif

Perkembangan teknologi penyuntingan gen Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats-associated Protein 9 (CRISPR-Cas9) memungkinkan dilakukannya modifikasi DNA pada sel embrio manusia untuk mengoreksi kelainan genetik maupun memodifikasi karakteristik biologis tertentu. Kemampuan teknologi ini menghasilkan perubahan genetik yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya menimbulkan persoalan hukum mengenai status anak, kejelasan nasab, dan hubungan keperdataan anak hasil rekayasa genetik. Di sisi lain, hukum positif Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai status anak hasil rekayasa genetik pada embrio manusia. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji mekanisme rekayasa genetik melalui teknologi CRISPR-Cas9 pada sel embrio manusia serta status anak yang dihasilkan menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI Nomor 35 Tahun 2013 tentang Rekayasa Genetika, keputusan Majma' al-Fiqh al-Islāmī, serta Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights (UNESCO, 1997) dan Universal Declaration on Bioethics and Human Rights (UNESCO, 2005). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif-analitis, interpretatif, dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CRISPR-Cas9 bekerja melalui mekanisme penyuntingan DNA pada embrio hasil fertilisasi untuk memperbaiki atau memodifikasi gen tertentu. Dalam perspektif hukum Islam, anak hasil rekayasa genetik tetap berstatus sebagai anak sah dan bernasab kepada kedua orang tuanya apabila rekayasa genetik dilakukan terhadap embrio yang berasal dari pasangan suami istri yang sah tanpa melibatkan donor genetik pihak ketiga. Sebaliknya, penggunaan donor genetik pihak ketiga menimbulkan percampuran keturunan (ikhtilāṭ al-ansāb) yang bertentangan dengan prinsip ḥifẓ al-nasl. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, anak yang lahir dari perkawinan yang sah tetap memperoleh status sebagai anak sah beserta hak-hak keperdataannya, meskipun belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur implikasi hukum penggunaan donor genetik pihak ketiga. Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran: pertama, pemerintah perlu membentuk atau menyempurnakan regulasi yang secara khusus mengatur rekayasa genetik pada embrio manusia, termasuk status hukum anak yang dihasilkan. Kedua, lembaga yang berwenang di bidang kesehatan perlu Menyusun pedoman bioetika dan mekanisme pengawasan terhadap penerapan teknologi CRISPR-Cas9. Ketiga, diperlukan harmonisasi antara hukum positif Indonesia, prinsip-prinsip hukum Islam, dan instrumen bioetika internasional untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak anak, serta pemeliharaan nasab di Tengah perkembangan bioteknologi modern.