Tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap Sara Ndona (Walle) sebagai sanksi bagi pelaku kejahatan seksual di Ndona Ende Nusa Tenggara Timur

Di tengah keberagaman sistem hukum di Indonesia, masyarakat adat Ndona masih mempertahankan sara ndona sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang berlandaskan nilai-nilai adat dan bertujuan memulihkan keseimbangan sosial serta keharmonisan masyarakat. Dari berbagai kasus kejahatan yang diselesaikan dengan hukum adat ini, kasus kejahatan seksual yang paling banyak sering terjadi sehingga menjadi latar belakang penelitian ini. sara ndona memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan sistem pemidanaan dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam. sara ndona merupakan hukum adat yang masih diterapkan oleh masyarakat Suku Lio sebagai mekanisme penyelesaian kejahatan seksual dengan menekankan pemulihan keharmonisan sosial dan keseimbangan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengidentfikasi titik temu dan perbedaan antara sara ndona sebagai sanksi adat dengan hokum positif dan hukum pidana islam dalam penanganan kejahatan seksual, (2) menganalisis konsep dan mekanisme sara ndona sebagai sanksi adat bagi pelaku kejahatan seksual dalam system hukum adat masyarakat ndona, kabupaten ende, NTT. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana praktik sara ndona sebagai sanksi pelaku kejahatan seksual di ndona nusa tenggara timur, (2) bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum pidana islam terhadap pelaku kejahatan seksual di ende nusa tenggara timur. Adapun metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian hukum empiris dan pendekatan yuridis-sosiologis sedangkan metode analisa yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan instrument dalam penelitian adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sara ndona (walle) masih diakui dan dipatuhi oleh Masyarakat Adat Ndona sebagai bentuk penyelesaian perkara kejahatan seksual. Dalam perspektif hukum positif, keberadaan hukum adat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan ketertiban umum. Namun, penyelesaian tindak pidana seksual melalui adat tidak dapat sepenuhnya menggantikan proses hukum pidana nasional karena kejahatan seksual merupakan delik yang memiliki konsekuensi hukum publik. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual bertujuan menjaga kehormatan, keturunan, dan kemaslahatan masyarakat. sara ndona (walle) memiliki kesesuaian dengan konsep ta’zir, yaitu hukuman yang bentuk dan kadarnya ditentukan berdasarkan kemaslahatan oleh otoritas atau pemimpin masyarakat. Oleh karena itu, disarankan agar pelaksanaan sara ndona (walle) sebagai mekanisme penyelesaian adat di masyarakat Ndona tetap dipertahankan dan dilestarikan karena memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat. Namun, penerapannya perlu diselaraskan dengan ketentuan hukum positif serta prinsip prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam.