Tindak pidana bestiality perspektif hukum pidana Islam (studi Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Kejahatan melakukan hubungan seksual dengan hewan (bestiality) merupakan perbuatan keji yang melibatkan kekerasan seksual terhadap makhluk hidup yang tidak berdaya, serta melanggar norma etika, moral, agama dan Undang-Undang. Kejahatan melakukan hubungan seksual dengan hewan (bestiality) termasuk ke dalam kategori penganiayaan terhadap hewan serta baru diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada tahun 2026. Penelitian ini bertujuan memahami konsep tindak pidana bestiality dalam Pasal 337 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, serta menganalisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana bestiality perspektif empat mazhab. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sejarah (historical approach). Data penelitian atau bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan jenis dan pokok pembahasan, serta dianalisis menggunakan teknik analisis deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari teori hukum terhadap data penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 337 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi: dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang: a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau b. melakukan hubungan seksual dengan hewan. Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa hukuman kerja sosial sebagai pengganti penjara berbunyi: pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Hukum pidana Islam, hukuman untuk bestiality menurut Abdul Qadir Audah dalam Kitab Al-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami, perspektif 4 mazhab, para mazhab memiliki beberapa pandangan yang berbeda. Abdul Qadir Auda juga membandingkannya dengan pandangan mazhab Zahiriyah, menegaskan bestiality tidak termasuk kategori perzinahan karena tidak adanya dalil (nash) hukum yang menyamakan keduanya. Mayoritas ulama menyepakati bahwa sanksi yang paling tepat untuk kasus ini adalah hukuman ta'zir. Diharapkan penjatuhan vonis dan sanksi ta’zir harus mempertimbangkan kondisi pelaku, moralitas warga, serta prinsip maqāṣid al-syarī’ah demi keadilan yang nyata, bukan sekadar legalitas formal. Studi berikutnya perlu menganalisis putusan pengadilan terkait kasus kesusilaan secara empiris dan membandingkannya dengan praktik ta’zir untuk penerapan kebijakan hukum yang lebih baik.