Analisis perubahan sanksi pelaku tindak pidana korupsi dari undang-undang tindak pidana korupsi dan KUHP dalam perspektif penologi

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, merusak kepercayaan publik, serta menghambat pembangunan nasional. Dalam perkembangannya, pengaturan sanksi pidana korupsi di Indonesia mengalami perubahan seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang turut mengatur beberapa delik korupsi yang sebelumnya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai harmonisasi pengaturan, efektivitas pemidanaan, dan penerapan tujuan pemidanaan dalam perspektif penologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Tipikor dan KUHP, serta menelaah perubahan tersebut dalam perspektif penologi.