Fenomena pengurangan nafkah suami kepada istri yang mandiri secara finansial perspektif hukum Islam: studi kasus di Desa Kepadangan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo

Fenomena pengurangan nafkah suami dalam memberikan nafkah kepada istri yang mandiri secara finansial menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum Islam dan praktik sosial masyarakat modern. Secara normatif, hukum Islam menegaskan bahwa kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab mutlak suami yang tidak gugur meskipun istri memiliki penghasilan sendiri. Namun, realitas di Desa Kepadangan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya pergeseran pemahaman, di mana sebagian suami mengurangi, menunda, bahkan mengalihkan kewajiban nafkah kepada istri. Pergeseran ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi dinamika dan keberlangsungan rumah tangga. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu bagaimana fenomena pengurangan nafkah suami kepada istri yang mandiri secara finansial serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan sociological jurisprudence. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan pasangan suami istri yang istrinya mandiri secara finansial, serta dokumentasi yang relevan di Desa Kepadangan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif dengan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji hukum sebagai praktik sosial law in action yang dihubungkan dengan norma hukum Islam sebagai law in books, sehingga dapat melihat kesesuaian antara ketentuan normatif dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurangan nafkah suami memiliki berbagai bentuk, seperti pengurangan nafkah, alasan karena kondisi ekonomi, pengalihan tanggung jawab kepada istri, hingga sikap tidak peduli. Fenomena ini dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi keluarga, perubahan budaya, lemahnya pemahaman hukum, serta kondisi psikologis dalam hubungan suami istri. Dampaknya terhadap rumah tangga juga beragam. Sebagian keluarga tetap bertahan dan terlihat harmonis karena adanya kesepakatan tidak tertulis, namun sebenarnya masih menyimpan ketimpangan dan beban ganda pada istri. Sementara itu, pada kasus lain, kondisi tersebut menimbulkan konflik, hubungan yang tidak stabil, bahkan berujung pada perceraian. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini termasuk bentuk kelalaian kewajiban (tafrīṭ) dan tidak sesuai dengan prinsip qiwāmah, karena kemandirian finansial istri tidak menghapus kewajiban nafkah suami. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pasangan suami istri membangun komunikasi yang terbuka serta melakukan penyesuaian peran ekonomi secara adil tanpa menghilangkan kewajiban dasar suami dalam memberikan nafkah. Selain itu, diperlukan peran aktif institusi keagamaan untuk memberikan edukasi hukum keluarga secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lengkap dan menyeluruh mengenai kewajiban nafkah. Dengan demikian, kemandirian finansial istri dapat diposisikan sebagai bentuk kontribusi dalam keluarga, bukan sebagai alasan untuk mengabaikan tanggung jawab suami dalam kerangka keadilan dan keseimbangan rumah tangga.