Implementasi perlindungan negara terhadap hak para petani untuk pemenuhan sarana prasarana pertanian dalam prespektif fiqih siyāsah dusturiyah: studi kasus di Desa Dermolemahbang Kabupaten Lamongan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan negara terhadap hak para petani dalam pemenuhan sarana dan prasarana pertanian di Desa Dermolemahbang, Kecamatan Sarirejo, Kabupaten Lamongan, serta meninjaunya dalam perspektif fiqih Siyāsah dusturiyah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana implementasi perlindungan negara terhadap hak petani dalam memperoleh sarana dan prasarana pertanian serta bagaimana perspektif fiqih Siyāsah dusturiyah terhadap implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap kondisi sarana dan prasarana pertanian di Desa Dermolemahbang. Adapun data sekunder diperoleh dari peraturan perundang undangan, buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan danpemberdayaan petani. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan negara terhadap hak petani di Desa Dermolemahbang belum berjalan secara optimal. hal ini terlihat dari masih terbatasnya jaringan irigasi teknis sehingga sebagian besar lahan pertanian masih bergantung pada curah hujan. selain itu, distribusi pupuk bersubsidi, ketersediaan alat pertanian, serta pengelolaan sumber air pertanian seperti embung dan waduk belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan petani secara merata dan berkelanjutan. Meskipun pemerintah telah berupaya memberikan bantuan dan program pembangunan pertanian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi pemerataan maupun keberlanjutan program. Dalam perspektif fiqih siyāsah dusturiyah, perlindungan negara terhadap hak petani merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat. Negara berkewajiban menjalankan amanah dalam memenuhi hak-hak petani, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai. oleh karena itu, implementasi perlindungan hak petani di Desa Dermolemahbang perlu ditingkatkan agar selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab negara dalam fiqih siyāsah Dusturiyah.