Tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan kepala desa dalam pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Tambaksawah di Sidoarjo periode 2008 - 2023

Rusunawa Tambaksawah merupakan rumah susun sederhana sewa yang bangunannya berstatus sebagai Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo, tetapi berdiri di atas tanah kas Desa Tambaksawah. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kewenangan Kepala Desa Tambaksawah dalam pengelolaan rusunawa. Pengelolaan rusunawa pernah dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan mengatur bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana kewenangan Kepala Desa Tambaksawah dalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah di Sidoarjo dan bagaimana tinjauan fiqh siyāsah tanfīdhīyah terhadap kewenangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala UPTD Rusunawa Kabupaten Sidoarjo, Sekretaris Desa Tambaksawah, pengelola Rusunawa Tambaksawah, serta beberapa penghuni rusunawa. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen Perjanjian Kerja Sama, buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan teori kewenangan yang meliputi atribusi, delegasi, dan mandat serta prinsip-prinsip fiqh siyāsah tanfīdhīyah yang meliputi keadilan (al-'adl), tanggung jawab (mas'ūliyyah), keterbukaan (shafā'), dan kemaslahatan (al-maṣlaḥah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Kepala Desa Tambaksawah dalam pengelolaan Rusunawa Tambaksawah tidak berasal dari atribusi karena tidak diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut juga tidak dapat dikategorikan sebagai delegasi karena tidak terdapat pelimpahan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Selain itu, kewenangan tersebut tidak memenuhi unsur mandat karena pemerintah desa tidak bertindak atas nama pemerintah daerah dalam menjalankan pengelolaan rusunawa. Dari perspektif fiqh siyāsah tanfīdhīyah, pelaksanaan kewenangan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, keterbukaan, dan kemaslahatan karena terdapat ketidakjelasan dasar kewenangan serta pelaksanaan pengelolaan yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintah Desa Tambaksawah perlu memperjelas dasar kewenangan dan pembagian tugas dalam setiap kerja sama yang berkaitan dengan pengelolaan rusunawa. Pelaksanaan kewenangan juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Selain itu, masyarakat perlu ikut mengawasi pengelolaan rusunawa agar pemanfaatannya tetap sesuai dengan tujuan penyelenggaraannya.