Analisis peraturan presiden nomor 64 tahun 2020 tentang jaminan kesehatan bagi peserta penunggak di Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan terkait denda bagi peserta BPJS Kesehatan mandiri yang menunggak iuran di Kabupaten Sidoarjo. Meskipun kebijakan tersebut bertujuan menjaga keberlanjutan pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan meningkatkan kepatuhan peserta, dalam pelaksanaannya masih ditemukan angka tunggakan, penonaktifan kepesertaan, serta pengenaan denda yang berpotensi menghambat akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi rentan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan peraturan dan realitas sosial masyarakat. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini difokuskan pada bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan bagi peserta penunggak di Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana analisis fiqh siyasah idariyah terhadap penjaminan layanan kesehatan bagi peserta penunggak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum sosiologis (sociological jurisprudence). Data primer diperoleh melalui wawancara di BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo serta peserta mandiri yang menunggak iuran. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan dokumen lainnya. Analisis data dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, serta perspektif fiqh siyasah idariyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo secara administratif telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku namun belum berjalan optimal. Ketidakefektifan dipengaruhi oleh faktor substansi hukum yang belum adaptif terhadap kondisi ekonomi peserta, struktur pelaksana yang masih berorientasi administratif, budaya hukum masyarakat yang cenderung reaktif, serta terjadinya gangguan pada sistem layanan digital yang kurang optimal. Dari perspektif fiqh siyasah idariyah kebijakan denda bagi peserta mandiri yang menunggak memiliki legitimasi hukum tetapi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip al-maṣlaḥah (kemaslahatan), ‘adl (keadilan) karena penerapan sanksi yang seragam berpotensi memberatkan masyarakat yang secara ekonomi rentan dan menghambat pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan. Disarankan agar pemerintah dan BPJS Kesehatan melakukan peninjauan kembali terhadap pengaturan sanksi administratif dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di masing-masing daerah. Selain itu BPJS Kesehatan perlu memperkuat sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada peserta mandiri secara berkelanjutan serta mengembangkan mekanisme keringanan atau restrukturisasi tunggakan. Mekanisme ini harus berbasis kemampuan ekonomi peserta agar tercipta keseimbangan antara keberlanjutan pembiayaan JKN dan perlindungan hak konstitusional masyarakat atas pelayanan kesehatan yang adil dan merata.