Implementasi program Smart Village dalam perspektif hukum tata negara dan fiqh siyasah: studi kasus di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Smart Village di Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dalam perspektif Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah Idariyah. Program Smart Village merupakan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang diterapkan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan digitalisasi pelayanan publik di tingkat desa serta pentingnya kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan teori Good Government, teori kewenangan dalam Hukum Tata Negara, dan Fiqh Siyasah Idariyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Smart Village di Desa Plumpang telah memberikan dampak positif terhadap pelayanan administrasi desa. Pemanfaatan teknologi informasi membantu mempercepat proses pelayanan, mempermudah pengelolaan data masyarakat, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Dari perspektif Hukum Tata Negara, pelaksanaan Program Smart Village telah sesuai dengan kewenangan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Akan tetapi, masih diperlukan penguatan aspek kepastian hukum melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang secara khusus mengatur pelayanan berbasis digital. Sementara itu, dalam perspektif Fiqh Siyasah Idariyah, implementasi Program Smart Village telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan, tanggung jawab, dan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala berupa keterbatasan literasi digital masyarakat dan kondisi infrastruktur jaringan internet yang perlu ditingkatkan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Pemerintah Desa Plumpang disarankan untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Smart Village, meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait penggunaan layanan digital, serta memperkuat sarana dan prasarana teknologi informasi guna mendukung optimalisasi pelayanan publik berbasis digital.