Perempuan sebagai saksi nikah perspektif hak asasi manusia : telaah pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir

Penelitian ini didasari oleh ketentuan KHI Pasal 25 yang menetapkan bahwa saksi nikah harus berjenis kelamin laki-laki, sehingga perempuan secara hukum tidak diakui sebagai saksi yang sah dalam akad nikah. Kondisi ini memunculkan persoalan mendasar menyangkut kesetaraan hak dan martabat perempuan dalam ranah hukum keluarga Islam. Di sisi lain, muncul pemikiran baru yang disampaikan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam kajian Tadarus Subuh, yang memperbolehkan perempuan menjadi saksi nikah yang sah. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok: (1) Apa pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang perempuan sebagai saksi nikah? Dan (2) Bagaimana pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang perempuan sebagai saksi nikah ditinjau dari prinsip hak asasi manusia?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang bersifat kualitatif-deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis dengan mengujinya menggunakan hak asasi manusia, yaitu menganalisis pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir sebagai objek kajian utama, kemudian mengujinya secara kritis menggunakan prinsip hak asasi manusia. Bahan hukum primer diperoleh Pemikiran faqihuddin yang disampaikan saat kajian Tadarus Subuh ke-163 dan artikel beliau di portal mubadalah.id. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, kitab fikih klasik, serta dokumen hukum yang relevan dengan topik kesaksian perempuan dan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, Faqihuddin Abdul Kodir berpendapat bahwa perempuan sah menjadi saksi dalam akad nikah selama memenuhi prinsip kesaksian mubadalah. Menurutnya, pembatasan saksi hanya kepada laki-laki lebih dipengaruhi oleh konstruksi sosial patriarkal masa lalu daripada ketentuan normatif Islam yang bersifat mutlak. Ia juga menegaskan bahwa QS. al-Baqarah ayat 282 dan hadis-hadis berstruktur bahasa laki-laki tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak kesaksian perempuan dalam akad nikah, karena teks-teks tersebut harus dipahami sesuai konteks dan substansi hukumnya. Kedua, pemikiran Faqihuddin sejalan dengan empat prinsip hak asasi manusia, yakni persamaan hak (equality), pemartabatan manusia (human dignity), tanggung jawab negara (state responsibility), dan interrelasi hak (interrelatedness of rights). Pembatasan perempuan sebagai saksi dinilai sebagai bentuk diskriminasi berbasis gender yang bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan yang menjadi inti ajaran Islam maupun hukum internasional hak asasi manusia. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat dua saran yang diajukan. Pertama, kepada lembaga pemerintah dan pihak terkait, khususnya dalam bidang regulasi hukum keluarga Islam, diharapkan dapat melakukan peninjauan dan pembaruan terhadap ketentuan saksi nikah dalam KHI agar lebih selaras dengan prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia tanpa mengabaikan substansi ajaran Islam. Kedua, kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan yang lebih luas, seperti analisis hukum kritis, maupun studi empiris mengenai implementasi kesaksian perempuan dalam praktik hukum keluarga di masyarakat.