Respons pemerintah daerah dalam pelayanan infrastruktur jalan di Pulau Kangean perspektif hukum positif dan fiqh siyāsah

Kerusakan infrastruktur jalan di Kepulauan Kangean menjadi permasalahan yang berdampak terhadap mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta akses pelayanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tuntutan terhadap peningkatan responsivitas Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menjalankan kewajibannya sebagai penyelenggara pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis responsivitas Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pelayanan infrastruktur jalan di Kepulauan Kangean serta meninjaunya berdasarkan perspektif hukum positif dan fiqh siyāsah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sociological jurisprudence. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer berasal dari pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumenep, aparat desa, dan masyarakat Pulau Kangean, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pelayanan infrastruktur jalan di Kepulauan Kangean belum berjalan secara optimal. Hal tersebut ditunjukkan oleh lambatnya tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, belum adanya kepastian waktu penyelesaian perbaikan, terbatasnya penyampaian informasi mengenai perkembangan penanganan jalan rusak, serta belum maksimalnya upaya pemeliharaan infrastruktur jalan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor geografis wilayah kepulauan, keterbatasan anggaran, dan kendala birokrasi. Ditinjau dari perspektif hukum positif, pelaksanaan pelayanan tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip pelayanan publik yang responsif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam perspektif fiqh siyāsah, khususnya melalui konsep maṣlaḥah mursalah, respons pemerintah belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan amanah pemerintahan dalam mewujudkan kemaslahatan umum karena masih terdapat potensi kerugian dan bahaya yang dialami masyarakat akibat kerusakan jalan yang belum tertangani secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep disarankan untuk meningkatkan responsivitas pelayanan melalui percepatan tindak lanjut pengaduan masyarakat, penguatan koordinasi antarinstansi, penyediaan informasi yang transparan mengenai proses penanganan jalan, serta optimalisasi pemeliharaan infrastruktur jalan, khususnya di wilayah kepulauan. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan publik hendaknya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan ketentuan hukum positif, tetapi juga mengedepankan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam fiqh siyāsah, sehingga pelayanan infrastruktur jalan mampu memberikan perlindungan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.