Disparitas pemidanaan dalam perkara penyalahgunaan narkotika ditinjau dari asas equality before the law: studi perbandingan putusan Mahkamah Agung no. 1709 K/Pid.Sus/2024 dan no. 8894 K/Pid.Sus/2025

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan asas equality before the law sebagai prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang menjamin setiap individu memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan disparitas pemidanaan, khususnya dalam perkara penyalahgunaan narkotika, yang menunjukkan adanya perbedaan putusan terhadap perkara dengan karakteristik serupa. Disparitas tersebut berpotensi mencederai keadilan substantif dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Fenomena ini tampak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1709 K/Pid.Sus/2024 dan Nomor 8894 K/Pid.Sus/2025 yang memiliki kesamaan karakteristik perkara namun menghasilkan perbedaan sanksi pidana. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk disparitas pemidanaan dalam kedua putusan tersebut serta bagaimana penerapan asas equality before the law dalam pertimbangan hakim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara deduktif dengan mengkaji prinsip-prinsip umum hukum, khususnya teori pemidanaan dan teori keadilan, untuk kemudian diterapkan dalam analisis terhadap fakta hukum dalam kedua putusan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disparitas pemidanaan yang nyata dalam kedua putusan tersebut, meskipun memiliki kesamaan karakteristik seperti status terdakwa sebagai penyalahguna dan jumlah barang bukti yang relatif kecil. Perbedaan tersebut terlihat pada lamanya pidana yang dijatuhkan, yang dipengaruhi oleh perbedaan konstruksi pertimbangan hukum hakim, khususnya dalam menafsirkan status terdakwa dan menilai proporsionalitas sanksi. Selain itu, penerapan asas equality before the law dalam kedua putusan belum sepenuhnya konsisten, karena terdapat perbedaan perlakuan terhadap perkara yang serupa tanpa dasar pembenar yang kuat secara yuridis maupun filosofis. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan yang tercapai masih bersifat formal dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar Mahkamah Agung dan aparat penegak hukum menyusun pedoman pemidanaan yang lebih jelas dan terstandarisasi dalam perkara narkotika guna meminimalisir disparitas putusan. Selain itu, hakim diharapkan lebih mengedepankan pendekatan keadilan substantif dengan mempertimbangkan secara proporsional peran dan kondisi terdakwa sebagai penyalahguna. Secara akademis, diperlukan pengembangan kajian lebih lanjut mengenai integrasi asas equality before the law dengan teori pemidanaan dalam praktik peradilan guna menciptakan sistem hukum yang lebih adil, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.