Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan hak anak dalam kebijakan pembinaan peserta didik bermasalah di Jawa Barat

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya kebijakan pembinaan peserta didik bermasalah di barak militer TNI yang diatur dalam Surat Edaran Nomor: 45/Pk.03.03/Kesra mengenai 9 Langkah Pembangunan Pendidikan Jawa Barat Untuk Mencapai Gapura Panca Waluya. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk membentuk karakter, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab para peserta didik melalui metode pembinaan yang spesifik. Namun, dalam pembinaan anak, prinsip perlindungan hak anak harus tetap diperhatikan dengan merujuk pada hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, perlu ada penelitian untuk menilai sejauh mana kebijakan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak sesuai dengan hukum Islam dan ketentuan hukum yang ada. Rumusan masalah dalam penelitian ini akan mencakup tentang perlindungan hak anak dalam kebijakan pembinaan peserta didik yang ada di barak militer serta pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai kebijakan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier yang diperoleh melalui kajian pustaka dan dokumentasi. Selanjutnya, sumber hukum tersebut dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori hukum Islam dan hukum positif untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai perlindungan hak anak dalam konteks kebijakan pembinaan peserta didik bermasalah di barak militer TNI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembinaan peserta didik bermasalah di barak militer TNI berdasarkan Surat Edaran Nomor: 45/Pk.03.03/Kesra, mencakup pengembangan karakter, pendidikan, pengawasan kegiatan, peningkatan mental dan spiritual, serta partisipasi orang tua dalam proses pembinaan. Perlindungan hak anak dapat dilihat dari pemenuhan hak pendidikan, hak asuh, perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang, serta hak untuk tumbuh dan berkembang selama mengikuti program pembinaan. Dalam hukum Islam, hak-hak anak yang terlindungi meliputi hak hidup, keselamatan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang. Sementara itu, dalam hukum positif perlindungan hak-hak anak yang terlindungi meliputi hak hidup, tumbuh dan berkembang, identitas, kesehatan, pendidikan, hak bermain, dan perlindungan dari kekerasan. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada pemerintah dan pembuat kebijakan untuk menerapkan kebijakan bimbingan terhadap siswa bermasalah di lingkungan militer dengan lebih fokus pada pendekatan yang manusiawi, edukatif, dan sejalan dengan perkembangan psikologis anak. Selain itu, perlu adanya pedoman pelaksanaan yang jelas untuk memastikan perlindungan hak-hak anak. Dinas Pendidikan, institusi sekolah, dan TNI juga diharapkan untuk meningkatkan pemantauan serta kerjasama dalam menjalankan program bimbingan dengan tetap memperhatikan aspek psikologis, emosional, dan perkembangan anak serta melibatkan profesional, seperti psikolog dan konselor. Di samping itu, orang tua dan masyarakat diharapkan untuk aktif dalam mendampingi dan mengawasi perkembangan anak sebelum, selama, dan setelah mengikuti program bimbingan.