Kedudukan tokoh adat dalam menyelesaikan konflik sosial dalam perspektif Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 dan fikih siyasah

Salah satu fenomena tidak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat adalah konflik sosial, yang mana penyelesaiannya seringkali menghadapi kendala jika hanya mengandalkan jalur formal hukum negara. Tokoh adat memiliki peran sentral sebagai mediator yang dihormati secara kultural, namun legitimasi formal mereka sering dipertanyakan dalam sistem hukum positif. Latar belakang penelitian ini menyoroti perlunya sinergi antara kearifan lokal dan regulasi nasional guna menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Adapun persoalan yang dikaji yaitu bagaimana kedudukan tokoh adat dalam menyelesaikan konflik sosial menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan bagaimana pandangan fikih siyāsah terhadap kedudukan tokoh adat tersebut dalam menjaga stabilitas keamanan sosial dan menyelesaikan konflik ditengah Masyarakat?.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang berfokus pada penelitian kepustakaan. Pendekatan penelitian yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) melalui analisis Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) berbasis kajian teoretis fikih siyāsah mengenai prinsip kemaslahatan umat. Pengumpulan sumber data mengandalkan teknik studi penelusuran dokumen, buku teks, dan jurnal ilmiah. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan metode berpikir deduktif, yaitu menelaah bahan hukum secara mendalam untuk menarik kesimpulan yang spesifik mengenai kedudukan hukum tokoh adat dari norma-norma hukum yang bersifat umum. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 47 memberikan legitimasi yuridis yang kuat terhadap peran tokoh adat dalam manajemen konflik sosial. Sinergi peran fungsional tetua adat mencakup spektrum penanggulangan masalah secara menyeluruh. Fungsi tersebut diwujudkan melalui pencegahan konflik berdasarkan Pasal 6, penghentian eskalasi menurut Pasal 13, serta pemanfaatan prosedur mediasi luar pengadilan guna memulihkan stabilitas sosial sesuai amanat Pasal 37. Secara doktrinal, kedudukan tokoh adat selaras dengan prinsip Ahlu Al Ḥalli Wa Al 'Aqdi dalam sistem ketatanegaraan Islam. Kapasitas mereka diakui sebagai pihak yang berwenang mengambil tindakan hukum demi menjaga stabilitas dan kebaikan hidup orang banyak (maṣlaḥah mursalah). Kedua perspektif ini bertemu pada titik yang sama, yakni menempatkan tokoh adat sebagai pemegang mandat sosial yang sah untuk mewujudkan iṣlāḥ (perdamaian) di tengah masyarakat. Bertitik tolak dari simpulan di atas, poin-poin saran yang diajukan adalah perlunya penguatan regulasi turunan yang lebih teknis untuk memberikan perlindungan hukum dan standar operasional bagi tokoh adat dalam melakukan mediasi konflik sosial agar hasilnya memiliki kekuatan hukum yang tetap. Bagi tokoh adat, disarankan untuk tetap menjaga netralitas dan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman serta nilai universal kemanusiaan dalam setiap proses pengambilan keputusan agar solusi yang dihasilkan bersifat adil dan tidak diskriminatif.