Pertimbangan hakim dalam putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo tahun 2025 dalam persfektif maqāṣid al-sharī‘Ah dan perundang-undangan

Fenomena permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap pengakuan hukum atas perkawinan yang telah dilaksanakan secara agama tetapi belum tercatat secara administratif. Hal ini berkaitan dengan pentingnya kepastian hukum terhadap status perkawinan serta perlindungan hak-hak hukum para pihak, khususnya istri dan anak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun 2025, serta bagaimana kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun 2025, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan analisis yuridis dengan mengkaji kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara isbat nikah pada umumnya didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, serta didukung oleh alat bukti yang sah. Dalam perspektif hukum positif, putusan hakim secara umum telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, meskipun terdapat variasi dalam pola pertimbangan antar putusan. Ditinjau dari teori kepastian hukum Gustav Radbruch, putusan isbat nikah memberikan kepastian terhadap status hukum perkawinan yang sebelumnya belum tercatat, sedangkan berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, penetapan isbat nikah merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan negara untuk menjamin hak-hak keperdataan suami, istri, dan anak. Selain itu, dalam perspektif Maqāṣid al-sharī‘ah, putusan yang mengabulkan permohonan isbat nikah mencerminkan upaya perlindungan terhadap agama, keturunan, dan kehormatan.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar hakim dalam memutus perkara isbat nikah tetap menjaga konsistensi pertimbangan hukum serta lebih memperhatikan aspek kemaslahatan bagi para pihak. Selain itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinan secara resmi guna menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. Pemerintah dan instansi terkait, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), juga diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan sosialisasi dan kemudahan akses pencatatan perkawinan kepada masyarakat, terutama di daerah yang masih tinggi angka perkawinan tidak tercatatnya. Dengan demikian, kepastian hukum atas status perkawinan dapat terwujud secara menyeluruh, sehingga hak-hak istri dan anak sebagai pihak yang paling rentan dapat terlindungi secara optimal, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.