Iplementasi pidana mati sebgai pidana khusus dalam tindak pidana persetubuhan erhadap anak prespektif viktmologi

Kejahatan persetubuhan terhadap anak merupakan tindak pidana yang menimbulkan dampak fisik, psikis, dan sosial yang berkepanjangan sehingga memerlukan perlindungan hukum yang optimal bagi korban. Perubahan pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menempatkannya sebagai pidana khusus menimbulkan perdebatan mengenai efektivitasnya dalam memberikan keadilan dan perlindungan bagi anak sebagai korban. Penelitian ini berangkat dari permasalahan tersebut dengan rumusan masalah: (1) bagaimana pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak; dan (2) bagaimana implementasi perlindungan serta kedudukan korban anak dalam penerapan pidana mati sebagai pidana khusus terhadap pelaku ditinjau dari perspektif viktimologi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara yuridis normatif dengan menggunakan perspektif viktimologi untuk menilai kedudukan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana yang berat, termasuk pidana mati dalam keadaan tertentu. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif dan disertai masa percobaan. Ditinjau dari perspektif viktimologi, penerapan pidana mati belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya keadilan bagi korban karena perlindungan terhadap anak tidak cukup hanya diwujudkan melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga harus disertai pemenuhan hak korban atas perlindungan, pemulihan psikologis, rehabilitasi, restitusi, dan pendampingan yang berkelanjutan. Dengan demikian, orientasi sistem peradilan pidana perlu menempatkan korban sebagai subjek utama yang memperoleh perlindungan secara komprehensif. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pembentuk undang-undang dan pemerintah memperkuat kebijakan perlindungan korban anak dengan mengoptimalkan pemenuhan hak-hak korban dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan menerapkan pendekatan viktimologi secara konsisten sehingga proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan, perlindungan, dan pemulihan yang menyeluruh bagi anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan.