Implikasi ketidakpastian hukum pengaturan keuangan badan usaha milik negara terhadap pengawasan dan pertanggungjawaban fiskal negara

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakpastian hukum mengenai pengaturan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hukum positif di Indonesia. Ketidakpastian hukum tersebut muncul akibat disharmonisasi dan konflik norma antar peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai keuangan negara serta kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan implikasi terhadap pengawasan dan pertanggungjawaban fiskal negara, khususnya berkaitan dengan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap BUMN. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah, yaitu: Pertama, bagaimana ketidakpastian hukum mengenai pengaturan keuangan BUMN dalam hukum positif di Indonesia; dan Kedua, bagaimana implikasi dari ketidakpastian hukum tersebut terhadap pengawasan dan pertanggungjawaban fiskal negara. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Badan hukum yang dikaji terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan literatur yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, untuk kemudian dianalisis secara deskriptif-analisis dengan pola deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum pengaturan keuangan BUMN terjadi karena tiga hal yaitu Pertama, adanya dualisme penafsiran mengenai keuangan negara secara sempit dan luas, Kedua, adanya ketidakjelasan frasa ‘kekayaan negara yang dipisahkan’, dan Ketiga, ambivalensi kedudukan Badan Usaha Milik Negara sebagai entitas badan usaha yang bertujuan untuk mengumpulkan laba dan sebagai instrumen negara untuk melakukan pelayanan publik. Ketidakpastian hukum tersebut berimplikasi terhadap kinerja pengawasan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupa dilema kewenangan BPK dalam melakukan pengawasan terhadap BUMN, serta mengurangi kewenangan BPK untuk menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara yang dilakukan oleh pengelola BUMN. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan negara dan keuangan BUMN agar tercipta kepastian hukum. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu menegaskan status hukum keuangan BUMN secara konsisten untuk menghindari multitafsir dalam praktik pengawasan dan pertanggungjawaban fiskal negara. Selain itu, diperlukan penguatan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta kejelasan pembagian kewenangan pengawasan antara negara dan korporasi guna menghindari tumpang tindih serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan BUMN.