Visum et repertum sebagai alat bukti alasan pemaaf dalam tindak pidana pencurian: studi Putusan Nomor: 122/Pid.B/2023/PN Kag

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran visum et repertum psikiatrum sebagai alat bukti alasan pemaaf dalam tindak pidana pencurian, dengan studi kasus pada Putusan Nomor: 122/Pid.B/2023/PN Kag. Permasalahan yang akan diteliti meliputi bagaimana visum et repertum digunakan untuk membuktikan adanya gangguan kejiwaan pada terdakwa, serta relevansi gangguan jiwa tersebut dalam pertanggungjawaban pidana. Baik dalam hukum islam ataupun hukum positif, serta bagaimana kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana pencurian yang telah dibuktikan dengan alat bukti lain seperti pengakuan dan kesaksian. Penelitian ini menggunakan metode studi normatif dengan pendekatan hukum untuk menganalisis objek permasalahan skripsi. Jenis penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum. Sumber data utama yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis putusan, diikuti dengan teknik analisis deskriptif dan deduktif. Hasil analisis disajikan dengan menguraikan secara umum kemudian secara rinci, sehingga dapat memberikan penafsiran yang mendalam dan aplikatif terhadap topik yang dibahas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa visum et repertum psikiatrum, dalam perspektif hukum pidana Islam dikenal dengan istilah al-bayyinah. Yaitu proses pembuktian dengan menghadirkan alasan yang terkait dengan kebenaran suatu perkara, termasuk bukti berupa pengakuan, saksi, sumpah, dan indikasi (qorinah). Dalam Putusan Nomor: 122/Pid.B/2023/PN Kag, terdakwa Bayu Anggara terbukti melakukan tindak pidana pencurian. Namun, terkait dengan gangguan kejiwaannya berupa skizofrenia paranoid, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan analisis lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa seharusnya tetap dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya meskipun terdapat gangguan jiwa, karena tidak ditemukan hubungan kausal yang jelas antara gangguan kejiwaan tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan. Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan putusan hukum, khususnya dalam hal penelaahan lebih mendalam mengenai hubungan sebab-akibat antara tindak pidana dan kondisi kejiwaan pelaku. Penulis menyarankan agar hakim dan pihak terkait lebih cermat dalam mengevaluasi gangguan jiwa pelaku sebagai alasan pemaaf, serta mempertegas dan menyempurnakan aturan hukum yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan.