Analisis perspektif ham dan hukum islam terhadap hak anak dalam memilih agama studi kasus perkawinan beda agama di Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Sidoarjo

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak anak dalam memilih agama pada keluarga beda agama berdasarkan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum Islam di Desa Siwalanpanji Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian ini akan menggunakan teori dari perspektif HAM dan hukum Islam. Terdapat juga tiga rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana problematika hak anak dalam memilih agama, 2. Bagaimana tinjauan perspektif HAM terhadap problematika hak anak dalam memilih agama, 3. Bagaimana tinjauan perspektif hukum Islam terhadap problematika hak anak dalam memilih agama. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan keluarga beda agama di Desa Siwalanpanji serta didukung oleh dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran mengenai praktik hak anak dalam memilih agama pada keluarga beda agama. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan hak kebebasan beragama, perlindungan hak anak, serta prinsip maqāṣid al-syarī'ah, terutama ḥifẓ al-dīn (menjaga agama). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan agama anak dalam keluarga beda agama di Desa Siwalanpanji pada umumnya masih didominasi oleh keputusan orang tua melalui kesepakatan keluarga. Anak belum sepenuhnya diberikan kebebasan untuk menentukan keyakinannya sendiri karena dianggap belum memiliki tingkat kedewasaan yang cukup. Terdapat juga pada salah satu keluarga, dimana anak dibebaskan memilih agama karena mengetahui kondisi konflik dalam keluarga. Dalam praktiknya, terdapat anak yang mengalami kebingungan dan tekanan psikologis akibat penentuan agama yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kehendaknya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa orang tua tetap memiliki hak dan tanggung jawab dalam membimbing agama anak, namun pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap martabat manusia, non-diskriminasi, dan kebebasan hati nurani anak sesuai tingkat perkembangan usianya. Oleh karena itu, disarankan kepada orang tua agar pembinaan agama terhadap anak dilakukan secara dialogis dan tidak bersifat memaksa. Selain itu, pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak anak dalam prinsip HAM dan hukum Islam guna mendukung pemenuhan hak kebebasan beragama anak secara optimal. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian serupa dengan objek dan cakupan yang lebih luas.