Tinjauan fikih siyasah terhadap pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dalam putusan no. 43/G/2019/Ptun.Srg

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan statute approach dan pendekatan case approach. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research), analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum kepada sesuatu yang bersifat khusus.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS pada H. Dadang dalam putusan No. 43/G/2019/PTUN.SRG harus dibaca dalam konteks penerapan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d UU ASN, tetapi apabila didasarkan pada terbitnya SKB 3 Menteri maka bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena melanggar ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan karena berlaku surut. Dalam perspektif fikih siyāsah tindakan Walikota Tanggerang Selatan sebagai imam yang melakukan pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNS yang terbukti melakukan kejahatan jabatan dengan dasar yang berlaku surut merupakan suatu bentuk kesewenang-wenangan dan dapat diadukan kepada wilayah al mazallim. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah PPK kembali menjatuhkan saksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada H. Dadang karena terbukti secara sah melakukan tindak pidana jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun dengan dasar Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d UU ASN, dikaitkan dengan Pasal 252 PP No. 11 tahun 2017 PP Manajemen PNS. Kedua dalam perpsektif fikih siyāsah Imam sebagai pemimpin harus mendasarkan setiap perbuatannya agar sesuai dengan aturan yang berlaku mengingat setiap kebijakan imam haruslah berorientasi kepada kemaslahatan bagi rakyatnya.