Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam undang-undang no. 23 tahun 2004: studi kasus di DP3APPKB Kota Surabaya

Kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam lingkup rumah tangga, masih menjadi permasalahan yang serius di Indonesia meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tingginya angka kasus kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Berbagai hambatan, seperti stigma sosial, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lambatnya proses hukum menyebabkan banyak korban enggan melaporkan kasus yang dialaminya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tipologi perlindungan hukum terhadap perempuan dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 serta implementasinya di DP3APPKB Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan socio-legal yang menitikberatkan pada interaksi antara aspek hukum dan sosial dalam masyarakat. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak DP3APPKB Kota Surabaya, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian terhadap UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004, literatur ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mencakup perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui sosialisasi, edukasi hukum, dan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui pendampingan hukum, layanan psikologis, rehabilitasi, serta penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan. Implementasi perlindungan hukum di DP3APPKB Kota Surabaya telah berjalan melalui koordinasi antara pemerintah, kepolisian, dan lembaga terkait, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, stigma terhadap korban, dan proses hukum yang memerlukan waktu cukup lama sehingga mempengaruhi efektivitas perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan penguatan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 melalui peningkatan sosialisasi dan dukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga, percepatan proses penanganan hukum, serta penguatan layanan pendampingan psikologis dan sosial bagi korban agar perlindungan hukum terhadap perempuan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan rasa aman serta keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.