Fluktuasi harga bahan bakar dan bahan pangan di Pasar Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean dalam perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dan Fikih Muamalah

Pasar Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang bergantung pada pasokan bahan bakar dan bahan pangan dari luar daerah melalui jalur laut. Kondisi geografis Pulau Bawean yang rentan terhadap cuaca buruk sering menyebabkan keterlambatan distribusi sehingga memicu fluktuasi harga di pasar. Selain dipengaruhi oleh faktor distribusi, kenaikan harga juga diduga berkaitan dengan penimbunan barang dalam jumlah besar oleh sebagian pelaku usaha. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana fluktuasi harga bahan bakar dan bahan pangan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan bagaimana praktik penimbunan tersebut dipandang dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan enam informan yang terdiri atas pedagang sembako, pedagang bahan pangan, penjua bensin eceran, dan penjual gas elpiji, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan mengaitkan temuan lapangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan prinsip-prinsip fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan di Pasar Kotakusuma belum berjalan optimal. Meskipun Pasal 29 serta Pasal 107–108 melarang dan memberikan sanksi terhadap praktik penimbunan barang, pengawasan harga dan penegakan hukum masih belum efektif. Dalam perspektif fikih muamalah, tindakan menyimpan bahan bakar dan bahan pangan dalam jumlah besar untuk dijual kembali pada saat pasokan terbatas dikategorikan sebagai iḥtikar yang dilarang, karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta menyebabkan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok. Berdasarkan temuan penelitian, penulis menyarankan agar pelaku usaha menjalankan perdagangan secara jujur dan adil serta menghindari praktik iḥtikar. Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dan Kecamatan Sangkapura diharapkan meningkatkan koordinasi dengan distributor, instansi pelabuhan, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta menerapkan secara konsisten Pasal 29 dan Pasal 107–108 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Masyarakat juga diharapkan lebih aktif melaporkan lonjakan harga yang tidak wajar atau indikasi penimbunan barang.