Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan nasab anak bagi wanita pelaku perzinaan: studi kasus di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun

Penelitian ini membahas praktik penetapan nasab anak bagi wanita pelaku perzinaan di Desa Wayut. Praktik tersebut dilakukan melalui mekanisme sosial masyarakat dengan mencari laki-laki yang dianggap bertanggung jawab atas kehamilan yang terjadi, bahkan dalam beberapa kasus melibatkan lebih dari satu laki-laki sehingga penentuan calon suami dilakukan melalui musyawarah maupun undian (qur’ah). Fenomena ini menimbulkan problematika terkait bagaimana praktik penetapan nasab tersebut dilaksanakan dan bagaimana tinjauan hukum Islam memandang praktik tersebut yang bertujuan menjaga kehormatan keluarga dan status sosial anak, namun di sisi lain menimbulkan persoalan mengenai keabsahan nasab, kebolehan menikahi wanita hamil, dan legitimasi praktik lokal. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan praktik penetapan nasab anak bagi wanita pelaku perzinaan serta menganalisisnya melalui perspektif fikih Munākaḥāt dan kajian ‘Urf. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan socio-legal dan sosiologi hukum Islam. Data dihimpun melalui wawancara dengan tokoh agama dan aparat desa serta didukung studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori fikih munākaḥāt, teori nasab, dan teori 'urf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga kasus yang diteliti (FI, FW, dan DN) memiliki tingkat keabsahan berbeda apabila diuji dengan pendapat empat mazhab, mulai dari yang paling kokoh hingga yang sesungguhnya diragukan keabsahan nasabnya menurut jumhur ulama, namun status anak pada seluruh kasus tetap dinyatakan sah menurut Pasal 53 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Adapun mekanisme musyawarah paksa dan undian yang digunakan untuk menentukan calon suami, setelah diuji dengan empat syarat 'urf, terbukti gagal memenuhi syarat keempat karena mengandung unsur paksaan yang bertentangan dengan prinsip kerelaan sebagai syarat sah perkawinan. Dengan demikian, praktik tersebut tergolong 'urf fāsid, bukan 'urf ṣaḥīḥ, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah atau rujukan hukum bagi penyelesaian kasus serupa di masa mendatang, sekalipun akibat hukum berupa status anak dan nasab yang telah terlanjur terbentuk tetap sah secara fikih dan hukum positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penetapan nasab di Desa Wayut merupakan bentuk kompromi sosial untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan perlindungan anak, tetapi validitas hukumnya masih problematis. Oleh karena itu, penyelesaian kasus serupa sebaiknya lebih mengedepankan pengakuan sukarela, pendampingan hukum, dan perlindungan hak anak sesuai prinsip hukum Islam.