Penerapan asas Dominus Litis dalam tindak pidana penipuan/penggelapan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak (no. reg.: PDM-745/02/2025)

Skripsi yang berjudul “ Penerapan Asas Dominus Litis Dalam Tindak Pidana Penipuan/Penggelapan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif Oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak No. Reg.: PDM-745/02/2025”. Asas dominus litis menempatkan jaksa sebagai pengendali perkara yang memiliki kewenangan dalam menentukan kelanjutan proses penuntutan, termasuk kemungkinan penyelesaian di luar persidangan. Skripsi ini ditulis guna menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yakni: Bagaimana penerapan asas dominus litis dalam perkara tindak pidana penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. dan Bagaimana penyelesaian tindak pidana penipuan/penggelapan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Metode penelitian yang digunakan Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, studi dokumen, serta wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum sebagai data pendukung, kemudian dianalisis secara deduktif. Penelitian ini berfokus pada penerapan asas dominus litis dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan melalui keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dalam perkara register PDM-745/02/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas dominus litis dalam perkara tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dilaksanakan melalui kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengendalikan penyelesaian perkara sejak tahap prapenuntutan hingga penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Penerapan tersebut tercermin dalam penelitian berkas perkara, koordinasi dengan penyidik, serta pelaksanaan perdamaian antara korban dan tersangka. Dalam perkara register PDM-745/02/2025, penghentian penuntutan telah memenuhi ketentuan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 meskipun nilai kerugian melebihi Rp2.500.000,00 karena perkara termasuk tindak pidana terkait harta benda yang dapat diselesaikan secara kasuistik. Pendekatan keadilan restoratif dalam perkara ini berorientasi pada pemulihan kerugian korban, terciptanya perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial sehingga mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Adapun terdapat beberapa saran, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif dengan tetap memperhatikan kepentingan korban, rasa keadilan, dan prinsip kehati-hatian. Jaksa Penuntut Umum juga perlu melakukan analisis yang komprehensif terhadap kondisi pelaku dan dampak sosial perkara, serta melakukan pengawasan pasca penghentian penuntutan untuk mencegah residivisme. Selain itu, kejaksaan diharapkan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat keadilan restoratif sebagai upaya pemulihan kerugian korban dan harmonisasi sosial.