Perlindungan hak warga negara dalam regulasi program makan bergizi gratis perspektif fiqh siyăsah dustũriyyah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program prioritas nasional menghadapi tujuh permasalahan serius yang menyentuh dimensi perlindungan hak warga negara, yakni: ketidaktepatan sasaran, lemahnya kualitas dan keamanan pangan yang mengakibatkan lebih dari 11.640 kasus keracunan sepanjang 2025, kendala distribusi dan logistik, kerentanan ketersediaan anggaran, pengawasan tanpa daya paksa, kecukupan gizi yang belum terintegrasi dengan sistem kesehatan, serta sentralisasi koordinasi yang mereduksi peran pemerintah daerah. Permasalahan-permasalahan ini mencerminkan bahwa regulasi MBG belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi warga negara sebagai penerima manfaat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan: bagaimana perlindungan hak warga negara dalam regulasi Program Makan Bergizi Gratis ditinjau dari sistem hukum tata negara Indonesia, dan bagaimana perspektif fiqh siyăsah dustũriyyah terhadap perlindungan hak warga negara dalam regulasi Program Makan Bergizi Gratis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Sumber hukum primer meliputi UUD 1945, UU Nomor 8 Tahun 1999, UU Nomor 18 Tahun 2012, UU Nomor 17 Tahun 2023, Perpres Nomor 72 Tahun 2021, Perpres Nomor 83 Tahun 2024, dan Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Analisis menggunakan teori perlindungan hukum, fiqh siyăsah dustũriyyah melalui tiga konsep kewajiban pemerintah yakni riayat ar-ra'iyyah, ummah, dan takaful al-ijtimä’î, serta teori welfare state sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan. Pertama, regulasi MBG sudah memadai secara teknis-operasional dan konstitusional, namun menyimpan celah substantif berupa ketiadaan jaminan hak penerima manfaat yang eksplisit, pengawasan tanpa sanksi mengikat, sentralisasi kewenangan pada BGN, serta ketiadaan standar gizi komprehensif termasuk pembatasan UPF. Kedua, dalam perspektif fiqh siyăsah dustũriyyah, orientasi program pada kemaslahatan kelompok rentan dapat diapresiasi dari perspektif riayat ar-ra'iyyah, namun regulasi belum memenuhi standar riayat ar-ra'iyyah dalam perlindungan hak konkret, belum memenuhi prinsip ummah dalam ketepatan sasaran dan partisipasi bermakna, serta belum memenuhi standar takaful al-ijtimä’î dalam kecukupan, keberlanjutan, dan efektivitas pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah dan BGN untuk merevisi regulasi tata kelola penyelenggaraan program MBG yang ada guna mengakomodasi jaminan hak penerima manfaat secara eksplisit, penguatan sanksi pengawasan, standar gizi komprehensif, serta kewenangan proporsional bagi pemerintah daerah. Kemudian kepada DPR, penelitian ini meminta untuk mendorong adanya partisipasi publik secara bermakna dalam revisi regulasi MBG.