Tinjauan hukum pidana islam dan yuridis terhadap penegakan hukum tindak pidana skimming: studi di Polres Pasuruan Kota

Perkembangan teknologi yang pesat telah menghadirkan tantangan baru dalam dunia kejahatan, salah satunya adalah tindak pidana skimming yang semakin marak terjadi dan merugikan masyarakat, khususnya para nasabah bank. Skimming merupakan kejahatan siber yang dilakukan dengan mencuri data nasabah melalui alat khusus yang dipasang secara terseembunyi pada mesin ATM. Fenomena ini menjadi perhatian serius, khususnya di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota yang menjadi lokasi kejadian perkara. Oleh karena itu,peulis mengangkat skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Yurirdis Terhadp Penegakan Hukum Tindak Pidana Skimming(Studi di Polres Pasuruan Kota)". rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini melputi: Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana skimming di PolresPasuran Kota dann Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap penegakan hukum dalam tindak pidana skimming. penelitian ini menggunkan metode kualitatif dengan pendeatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui teknik dokumentasi, wawancara langsung denga aparat kepolisian, serta studi literatur terhadap sumber hukum positif seperti KUHP, KUHAP, UU ITE dan kitab-kitab fiqih jinayah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan memadukan teori hukum positif dan prespektif hukum pidana islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Pasuruan Kota telah menjalankan penegakan hukum terhadap tindak pidana skimminng, secara efektif.Pelaku berhasil diamankan dan dikenai pasal-pasal dalam KUHAP, KUHP dan UU ITE. Proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dilakukan sesuai prosedur hukum yng berlaku. Dalam prespektif hukkum pidana islam, skimming tergolong jarimah sariqah karena memenuhi unsur pencurian secara tersembunyi terhadap harta yang dilindungi secara sah dengan nilai kerugian di atas nisab. Namun, karena hukum Indonesia tidak menerapkan hudud, pendekatan ta'zir menjadi pilihan yang kontekstual dengan sanksi seperti pnjara, denda, atau hukuman lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk menghadapi kejahatan skimming yang semakin kompleks dan lintas negara, Polres Pasuruan Kota perlu meningkatkan kapasitas penyidikan melalui pelaihan dan kerja sama antar lembaga, termasu internasional. Perbankan hanrus memperkuat keamanan digital dengan teknologi chip dan enkripsi, serta mengedukasi nasabah terkait ciri ATM yang dimodifikasi. Masyarakat diminta lebih waspada dan melapor jika menemukan kejanggalan, sambil terus ditingkatkan literasi digitalnya. Pemerintah perlu menyusun regulasi siber yang adaptif, dan akademis diharapkan mendukung dangan kajian hukum berbasis syariah.