Perlindungan hukum masyarakat adat terhadap kebijakan pemindahan ibu kota negara dalam Maqaṣid Al-Syari'ah

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur menimbulkan dampak hukum bagi masyarakat adat yang telah lama tinggal dan bergantung pada wilayah mereka. Pengadaan tanah untuk pembangunan IKN menimbulkan isu tentang pengakuan hak ulayat, kepastian hukum, keterlibatan masyarakat adat, serta perlindungan terhadap ruang kehidupan yang memiliki nilai ekonomi, sosial,budaya, dan spiritual. Walaupun berbagai peraturan hukum telah mengakui eksistensi masyarakat adat, implementasinya masih menunjukkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan. Situasi ini menuntut dilakukannya penelitian tentang seberapa efektif perlindungan hukum yang diberikan oleh negara serta mengevaluasi kebijakan tersebut dari sudut pandang maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum primer diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 mengenai Ibu Kota Negara dan peraturan-peraturan yang relevan, sementara sumber hukum sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Seluruh materi hukum dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan deduktif dengan menggabungkan teori perlindungan hukum dan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah.Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat adat dalam kebijakan relokasi Ibu Kota Negara belum sepenuhnya menjamin hak hak masyarakat adat. Masalah masih terdapat dalam proses pengakuan hak ulayat, cara pengadaan tanah, pemberian kompensasi, serta kurang optimalnya keterlibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Dari sudut pandang maqaṣid al syari'ah, kebijakan ini belum sepenuhnya mewujudkan perlindungan terhadap ḥifẓ al-mal (perlindungan harta), ḥifẓ al-nafs (perlindungan jiwa), dan ḥifẓ al-bi'ah (perlindungan lingkungan), karena masih ada potensi kehilangan ruang hidup, terganggunya keberlanjutan lingkungan, serta berkurangnya sumber mata pencaharian masyarakat adat. Situasi ini menandakan bahwa arah pembangunan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang merupakan tujuan syariat. Kebijakan ini diperlukan melalui peningkatan pengakuan terhadap hak masyarakat adat, pembukaan ruang partisipasi di setiap tahap pembangunan, serta penciptaan mekanisme perlindungan hukum yang lebih efisien. Pengintegrasian nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah dalam Pembuatan dan penerapan kebijakan diharapkan dapat merealisasikan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada kepentingan negara, tetapi juga memastikan keadilan, manfaat, dan keberlangsungan hidup masyarakat adat.