Urgensi pembaruan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 15 tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyuwangi Di Luar Negeri dalam perspektif hukum positif dan Fiqh Siyāsah Dustūriyah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya disharmonisasi antara Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyuwangi di Luar Negeri dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan Daerah tersebut masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang telah dicabut, sehingga beberapa substansi pengaturannya tidak lagi sesuai dengan paradigma pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bersifat komprehensif. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan belum optimalnya pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana urgensi pembaruan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017 agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dan (2) bagaimana tinjauan fiqh siyāsah dustūriyah terhadap urgensi pembaruan Peraturan Daerah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode deduktif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2017 merupakan suatu kebutuhan yang mendesak karena terdapat disharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, baik dari aspek terminologi, materi muatan, maupun pembagian kewenangan pemerintah daerah dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ketidaksesuaian tersebut tampak pada belum optimalnya pengaturan mengenai Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), sistem jaminan sosial yang belum mengacu pada BPJS Ketenagakerjaan, serta belum diakomodasinya perluasan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam perspektif fiqh siyāsah dustūriyah, kondisi tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan (al-'adālah), kemaslahatan (al-maṣlaḥah), dan tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak warga negara, sehingga pembaruan Peraturan Daerah menjadi suatu keharusan guna mewujudkan pelindungan hukum yang efektif dan berkeadilan. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama DPRD Kabupaten Banyuwangi perlu segera melakukan pembaruan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 dengan menyesuaikan materi muatan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta memperkuat pengaturan mengenai mekanisme pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara komprehensif. Selain itu, proses pembaruan Peraturan Daerah perlu dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar menghasilkan regulasi yang selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan, mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan, serta mampu memberikan kepastian dan pelindungan hukum yang optimal bagi Pekerja Migran Indonesia.