Tanggung gugat wanprestasi terhadap praktek penyewaan tronton antara CV. Bhegidax Salam Jaya dan PT. Magnsium Gosari Internasional di Gresik

Sewa-menyewa kendaraan berat seperti tronton menjadi alternatif strategis bagi perusahaan dalam mendukung kelancaran distribusi dan operasional tanpa harus memiliki armada sendiri. Namun dalam praktiknya tidak semua perjanjian berjalan mulus. Dalam kasus antara CV. Bhegidax Salam Jaya dan PT. Magnesium Gosari Internasional, terjadi wanprestasi akibat tidak terpenuhinya kewajiban oleh pihak penyewa. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana bentuk perjanjian sewa-menyewa tersebut dan bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi yang ditempuh kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal dan perundang-undangan. Lokasi penelitian dilakukan di Gresik dengan sumber data primer dari wawancara langsung serta dokumen perjanjian, dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan terkait. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji aspek hukum dan praktik penyewaan tronton serta penyelesaian sengketa wanprestasi yang timbul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian antara CV. Bhegidax Salam Jaya dan PT. Magnesium Gosari Internasional disusun dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK). Dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi dari pihak penyewa yang hanya menjalankan kewajibannya selama tiga bulan dari total sembilan bulan masa kontrak, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh cenderung mengedepankan pendekatan nonlitigasi melalui negosiasi internal. Oleh karena itu disarankan agar perjanjian disusun secara lebih komprehensif dan terperinci guna mengantisipasi potensi sengketa di kemudian hari, selain itu penting bagi para pihak untuk memperkuat pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum mereka serta kesiapan mekanisme penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non-litigasi menjadi hal yang penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam perjanjian sewa menyewa.