Tinjauan hukum islam terhadap larangan perkawinan antar desa: studi kasus di Desa Randegan dan Desa Jiken Kabupaten Sidoarjo

Tradisi larangan perkawinan antar Desa Randegan dan Desa Jiken Kabupaten Sidoarjo merupakan fenomena sosial budaya yang masih bertahan hingga saat ini, meskipun tidak memiliki dasar hukum negara maupun hukum Islam. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan dan menjadi solusi atas permasalaahan dari dua rumusan masalah yakni, bagaimana tradisi larangan perkawinan antar Desa Randegan dan Desa Jiken serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan antar Desa Randegan dan Desa Jiken. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field reserch) artinya peneliti terjun langsung ke Desa Randegan dan Desa Jiken di Kabupaten Sidoarjo untuk memperoleh informasi yang relevan terkait tradisi larangan perkawinan antar desa. Data primer diperoleh dari wawancara dengan sesepuh desa, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat, pelaku perkawinan, dan masyarakat umum, sedangkan sekunder diperoleh dari literatur dan dokumen pendukung lainnya. Setelah data terkumpul, data analisis menggunakan teknik kualitatif deskriptif dengan model analisis pola deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan: pertama, larangan perkawinan antar Desa Randegan dan Desa Jiken merupakan tradisi yang dipercaya secara turun-temurun oleh kedua desa tersebut. Larangan perkawinan antar desa ini di latar belakangi oleh adanya sejarah desa yang mengakibatkan bentrok antar desa karena perebutan wilayah di daerah sungai perbatasan Desa Randegan dan Jiken sehingga menimbulkan ipat – ipat atau sumpah yang hingga saat ini masih dipercaya oleh masyarakat. Kedua, menurut hukum Islam larangan perkawinan ini tidak termasuk larangan perkawinan yang ada di Desa Randegan dan Desa Jiken ini berdasarkan nash dilarang. Jika dilihat dari segi keabsahannya larangan perkawinan antar desa ini termasuk ‘urf fasid karena bertentangan dengan syara’ dan tidak dapat diterima oleh akal sehat. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan: pertama, penulis berharap masyarakat dan para tokoh adat disarankan untuk mulai membuka ruang diskusi, terutama dengan generasi muda, agar tradisi ini bisa dipahami secara bijak dan tidak menimbulkan tekanan. Kedua, penulis berharap kepada para tokoh -tokoh agama diharapkan bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa tradisi seperti ini hanya bisa diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak menjadikan adat sebagai kepercayaan yang melampaui ajaran agama.